Ragu Daya Beli Masyarakat Turun

Ragu Daya Beli Masyarakat Turun
Presiden Jokowi Sampaikan Sejumlah Poin Penting Terkait COVID-19: Situasi Terkini, Antisipasi, Hingga Himbauan
Berita Baik dari Industri, Manufaktur RI Mulai Ekspansi

Saya kok ragu daya beli masyarakat Indonesia turun. Kajian yang kami lakukan pada dataran mikro menunjukkan uang sedang berpindah (shifting) dari kalangan menengah atas ke ekonomi rakyat. Dan para elite sekarang sedang sulit karena peran sebagai “middleman” mereka pudat akibat disruptive innovation lalu berteriak, “Daya beli turun!”

Saya cek di tiga titik:

  1. JNE

JNE merupakan jaringan logistik yang market share-nya sudah di atas PT Pos. Nama JNE terus disebut oleh semua pelaku bisnis online. Saya mendapat data dari JNE bahwa pegawainya terus bertambah untuk melayani pengambilan dan pengiriman logistik. Penambahan SDM beberapa bulan terakhir mencapai 500 orang.

Tak banyak orang tahu bahwa konsumen dan pedagang beras di Kalimantan kini lebih banyak membeli beras dan minyak goreng via Tokopedia dari Surabaya, Lombok, Makassar, dll. Juga tak banyak yang tahu bahwa angkutan kargo udara dari Solo naik pesat untuk pengiriman garmen dan barang-barang kerajinan. Ini juga berlaku di kota-kota lainnya. Artinya usaha-usaha kecil dan kerakyatan mulai diuntungkan.

  1. Ritel

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melaporkan penjualan yang dicapai anggota pada semester 1 sales drop 20%. Ini menunjukkan bahwa usaha ritel mulai mengikuti pola angkutan taksi konvensional yang sudah turun sekitar 30-40% pada tahun lalu.

Apakah karena penurunan daya beli? Bukan. Penyebabnya adalah shifting ke taksi online. Sama halnya dengan ritel dan hotel yang beralih dari konvensional ke online.

Artinya bukan daya beli drop, bukan juga karena keinginan membeli turun, melainkan terjadi perubahan atau shifting.

  1. Produsen besar Fast Moving Consumer Good (FMCG)

Hampir semua yang kami temui mengakui omset mereka naik 30-40%. Mulai dari tepung terigu (kami cek ke Bogasari) hingga obat-obatan (kami cek ke Kalbe). Permintaan pasarnya naik pesat. Akan tetapi, produsen seperti Gulaku mengaku drop karena kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mulai dikontrol pemerintah.

Lalu, siapa yang pendapatannya turun dan mengapa?

Jawabannya, yang turun adalah grosir-grosir besar, seperti supermarket, yang sering “ngerjai” produsen kecil atau UMKM dengan terlambat membayar antara 45 hari hingga 3 bulan.

Kini dengan munculnya dunia online, produsen kecil atau UMKM bisa langsung menjual ke konsumen. Akibatnya, supermarket besar kekurangan pasokan. Produsen besar juga menahan stoknya dan lebih mengutamakan membuka jalur distribusi baru.

Dan berkat tol laut yang sudah banyak dibangun, kini para agen penyalur FMCG yang berada di Lombok, NTT, Maluku, maupun Sulawesi bisa mendapatkan barang langsung dari produsen tanpa melalui middleman di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Para middleman besar di Pulau Jawa itu kehilangan pasar dan pemasukan. Demikian juga supermarket-supermarket besar yang terbiasa menjual kepada para agen. Kini mereka juga dibatasi karena para produsen mulai menata jaringan distribusinya berkat infrastruktur yang bagus dan kedatangan kapal yang lebih rutin berkat adanya tol laut.

Itulah yang mereka keluhkan dengan daya beli turun. Faktanya, pasar bergeser, pemerataan tengah terjadi walaupun belum sampai ke kelompok paling bawah (kelompok prasejahtera). Namun kekayaan kelompok mapan di Pulau Jawa (khususnya para middleman) tengah tergerus.

Semoga kita bisa sedikit lebih jernih melihat. Pembangunan infrastruktur dan tol laut ini menimbulkan dampak shifting yang besar. Semoga dalam jangka panjang juga membawa perubahan baik bagi pemerataan kelas menengah. Hanya tinggal tax policy yang dibutuhkan untuk menangani the plutocrats, kalangan paling kaya yang jumlahnya sedikit tapi menguasai paling banyak.

 

 

 

Penulis: Rhenald Kasali

Editor: SAD

COMMENTS